Peradilan Semu (Just MY Photoes Collection)

Adopsi (Attabanni) dalam Islam

Adopsi (attabanni) diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri,

Ø  Adopsi dalam Islam dan masyarakat jahiliyah

 Tradisi mengadopsi anak telah terjadi pada zaman jahiliyah di mana seseorang dibolehkan memungut anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri, dan berhak dibangsakan namanya kepada orang tua angkatnya, dan berikut berlaku hukum saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat. Hal itu pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad Saw dengan mengadopsi Zaid bin Haritsah seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh isterinya Khadijah kepada Nabi Saw untuk merawatnya. Lalu karena sayangnya Nabi Saw kepada Zaid, beliau angkat menjadi anaknya sendiri, sehingga nama Zaid dipanggil oleh orang banyak menjadi Zaid bin Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Turmuzi dan Nasai, dari Ibnu Umar radhiallahu‘anhu : Tidaklah kami memanggil Zaid bin Harisah melainkan dengan panggilan Zaid bin Muhammad.

Tradisi jahiliyah tersebut tidak dibatalkan dalam Islam secara keseluruhan, artinya pengangkatan anak orang lain menjadi seperti anak sendiri tetap dianjurkan dalam Islam, akan tetapi hukumnya tidak sama dengan hukum adopsi yang berlaku pada masa jahiliyah, antara lain tidak boleh dinisbahkan namanya kepada orang tua angkatnya, tidak mewarisi, tidak berlaku seperti mahram (surah. Al-ahzab : 4-5).

Ø  Status Hukum Anak Angkat

Ada dua status hukum yang terkait dengan permasalahan anak angkat.

1.      Dalam Kewarisan

Dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena nasab, perkawinan yang sah, faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya. Anak angkat tidak termasuk kedalamnya, dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya itu tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orangtua kandungnya secara timbal balik.

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dan orangtua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orangtua angkatnya, maka Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia. Ketentuan wasiat untuk Hukum Islam adalah paling banyak sepertiga harta warisan. Dalam hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sa’ad bin Abi Waqas dinyatakan tentang kebolehan wasiat sepertiga dari harta peninggalan.

2.      Dalam Perkawinan

Dalam Islam juga telah diatur siapa saja yang dilarang menikah satu sama lain. Larangan ini hanya berlaku bagi yang memiliki hubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh anak tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orangtua angkatnya. Oleh karenanya secara timbale balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya boleh saling saling kawin dan orangtua angkatnya tidak bisa menjadi wali nikahnya, kecuali kalau memang diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya, Demikian menurut Fuqaha.

Li'an dalam Islam

Li’an secara asal kata berarti “kutukan” atau “menjauhkan”. Menurut istilah yaitu apabila suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya sebagai anaknya, sedang ia tidak memiliki saksi atas tuduhannya dan istri tidak mengakui perbuatannya, maka masing- masing suami istri harus bersumpah.

Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina sedang si istri tidak mengakui dan suami tetap ada tuduhannya, maka pada saat inilah li’an harus dilaksanakan.

Ada dua keadaan dimana li’an wajib dilaksanakan, yaitu :

a.       Apabila suami menuduh istrinya berzina misalnya ia mengatakan ; “Engkau telah berzina” atau “aku melihatmu berzina”, sedang ia tidak mempunyai empat orang saksi yang menyaksikan kejadian yang dituduhkan pada istrinya itu, demikian juga bila suami berkata : Hai perempuan pezina! Maka dalam kasus terakhir ini menurut jumhur harus dilakukan Li’an, di mana dalam hal ini berbeda dengan pendapat Imam Malik.

b.      Apabila suami tidak mengakui anak yang sedang dikandung istrinya, seperti ia mengatakan : Kandungan ini tidak dariku. Atau ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya itu sebagai anaknya.

Ø Pelaksanaa Li’an

Fuqaha sepakat bahwa pelaksanaan li’an harus di depan Hakim atau orang yang dikuasakan olehnya sebab apabila salah satu dari pihak dari suami istri tersebut menolak untuk berli’an maka harus dihukum (dera/rajam), sedang melaksanakan hukuman adalah khusus menjadi wewenang Hakim pengadilan).

Jika suami menuduh istrinya berbuat zina, maka hakim menetapkan agar mereka saling melakukan li’an. Hakim memerintahkan suami untuk bersaksi empat kali dengan nama Allah SWT bahwa ia orang yang benar dalam tuduhan atau pengingkarannya terhadap anak yang dikandung istrinya itu. Pada yang kelima kali ia menyatakan bahwa laknat Allah SWT akan menimpanya jika ia berdusta dengan tuduhannya. Setelah itu barulah istri mengemukakan kesaksiannya dengan nama Allah SWT empat kali dengan pernyataan bahwa suami termasuk orang yang berdusta thadap tuduhannya atau pengingkarannya terhadap anak yang dikandungnya. Kemudian pada yang kelima kalinya ia menyatakan bahwa kemarahan Allah SWT akan menimpanya jika suami orang yang benar terhadap tuduhan dan pengingkarannya terhadap anak tersebut. Cara seperti inilah yang dinyatakan oleh Firman Allah SWT dalam surah An-Nur : 6-7. Cara ini pula yang dipraktekkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Umar.

Dalam proses li’an tersebut, hakim diharapkan agar memberi peringatan kepada kedua belah pihak bahwa adzab akhirat amat pedih. Proses melakukan li’an tersebut dilakukan dengan posisi berdiri sehingga dilihat oleh pengunjung, dan disaksikan di hadapan orang banyak.

Ø Gugurnya Li’an

Li’an bisa gugur bila terjadi hal- hal sebagai berikut:

a.       Secara mendadak suami yang melakukan li’an kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila atau murtad.

b.      Suami menalak istrinya setelah ia menuduh istrinya berbuat zina dan sebelum diproses di muka hakim, atau suami itu wafat sebelum li’an sempurna.

c.       Suami berdusta, sehingga suami dikenai hukuman qadzf.

Ø  Akibat Hukum Li’an

Jika Li’an telah berlangsung di hadapan Hakim, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

1.      Gugurnya hukuman qadzf  bagi suami dan gugurnya hukuman zina bagi istri.

2.      Haramnya melakukan hubungan suami istri sekalipun sebelumnya mereka dipisahkan hakim, karena Rasulullah SAW menyatakan “Orang yang saling melakukan li’an tidak tidak boleh berkumpul selamanya.” (HR. Daruquthni dan Abu Daud).

3.      Hubungan suami istri mereka wajib diputuskan. Menurut ulama Hanafi, pemisahan itu harus dilakukan oleh hakim. Ulama Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali menyatakan hubungan suami istri itu putus dengan sendirinya, tanpa campur tangan hakim. Ulama madzhab Syafi’I menyatakan hubungan suami istri itu putus dengan adanya li’an dari pihak suami, karena li’an adalah ganti talak.

4.      Talak yang jatuh disebabkan li’an, menurut Imam Abu Hanifah adalah talak ba’in. sedangkan menurut ulama malikiyah dan Imam Abu Yusuf, perceraian yang terjadi termasuk fasakh, sehingga mereka haram menikah lagi untuk selamanya.

Nusyuz dan syiqaq

    A.     Nusyuz

Secara bahasa, nusyuz berarti penentangan. Sedangkan istilah, Istri nusyuz adalah istri yang telah keluar dari ketaatan kepada suaminya dan tidak menjalankan segala kewajiban yang telah diperintahkan kepadanya, seperti: tidak memenuhi kebutuhan biologis suami, tidak menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak disukai dan menyebabkan suami tidak bergairah kepadanya, tidak berhias dan membersihkan dirinya padahal suami menginginkannya dan keluar rumah tanpa izin suaminya. Oleh karenanya, seorang istri tidak masuk dalam katagori nusyuz hanya dengan meninggalkan ketaatan atas sesuatu yang tidak diwajibkan pada seorang istri. Maka, jika ia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dan segala kebutuhan suami yang tidak berkaitan dengan kebutuhan biologis seperti: menyapu, menjahit, memasak dan selainnya walaupun menyiapkan air minum dan menyiapkan tempat tidur, semua itu tidak masuk katagori nusyuz.

“Nusyuz pun dapat terjadi pada seorang suami. Yaitu, jika seorang suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya”

Ø  Kedudukan hukum Nusyuz dalam Islam

Dasar hukum nusyuz pihak istri terhadap suaminya adalah surah An-Nisa : 34 yang artinya : “Wanita- wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka…..”

Adapun dasar hukum nusyuz suami terhadap istrinya disebutkan pula surah An-Nisa : 128  yang artinya : “Dan jika wanita khawatir akan akan nusyuz dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik ….”

Nusyuz dapat berupa perkataan atau perbuatan, bentuk nusyuz perkataan dari pihak istri seperti menjawab secara tidak sopan, sedangkan nusyuz perbuatan seperti enggan melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya selama bukan dalam hal maksiat.

Ø  Tindakan yang seharusnya dilakukan ketika nusyuz

Apabila sekiranya sang istri memiliki tabiat yang berbeda dari biasanya, atau ia memperlihatkan dirinya akan nusyuz maka suami berhak memberi pengajaran dan nasihat yang baik, jika yang demikian belum membuatnya  berubah, cara selanjutnya adalah dipisahkan tempat tidurnya, sampai sekiranya hati istri tersebut dapat merasa tidak mendapat perhatian dari suaminya, maka hatinya tergerak untuk memperbaiki hubungan, tetapi jika hal ini pun tidak membuahkan hasil, maka suami berhak untuk memukul.

    B.    Syiqaq

Syiqaq adalah perselisihan, percekcokan dan permusuhan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami istri.

Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama- sama, dengan demikian syiqaq berbeda dengan nusyuz, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau istri.

Ø Kedudukan hukum Syiqaq dalam Islam

Masalah syiqaq dijelaskan dijelaskan di dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah : 35

Dalam mengatasi kemelut rumah tangga (syiqaq), Islam memerintahkan agar dilakukan arbitrase (tahkim). Suami boleh mengutus seorang hakam dan istri boleh pula mengutus seorang hakam, yang mewakili masing – masing. Namun sebaik- baiknya terdiri dari kaum keluarganya, yang mengetahui dengan baik perihal suami istri itu, jika tidak ada boleh diambil dari orang lain. Pengutusan hakim ini bermaksud untuk menelusuri sebab- sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut.

Ø Kriteria Hakam dalam nusyuz dan syiqaq

Berdasarkan pengertian secara dzahir surah an-Nisa : 35 di atas, juru damai (hakam) yang dimaksud adalah terdiri atas wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri. Namun demikian, lebih diutamakan pada kerabat dekat atas dasar dugaan yang kuat, lebih mengetahui seluk- beluk masalah yang ada. Demikan alasan yang dikemukakan Abu Kasim Mahmud bin Umar az- Zamakhsyari diantaranya:

Ø  Keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran

Ø  Keluarga dua belah pihak adalah di antara orang- orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kebahagian pihak yang berseteru

Ø  Merekalah yang lebih dipercaya oleh kedua pihak yang sedang brselisih

Ø  Kepada mereka masing- masing pihak akan lebih mudah berterus terang tentang isi hati masing- masing.

Menurut Imam Syafi’I, hukum mengutus hakam dalam masalah syiqaq. mahmud Syaltut berpendapat mengutus juru damai merupakan tugas wajib ‘ain (setiap orang) bagi keluarga kedua suami istri. Kewajiban ini akan berpindah ke pengadilan apabila keluarga kedua pihak suami dan istri tidak mampu lagi untuk merukunkan kembali pasangan suami istri tersebut. Adapun syarat hakam menurut Sayid Sabiq diantaranya : muslim,  berakal, baligh, dan adil.

Ø  Akibat Hukum Syiqaq Terhadap Perkawinan

Madzhab Hanafi, Imam Syafi’I dan Madzhab Hanbali tidak membolehkan terjadinya perceraian jika hanya berdasarkan pertimbangan telah terjadi syiqaq. Sebab dipandang masih ada kemungkinan jalan lain untuk mengatasi mudharat yang mungkin akan ditimbulkan oleh syiqaq tersebut, selain melalui talaq atau perceraian. Salah satu cara menyelesaikan perselisihan keluarga tersebut bisa dengan diajukan ke pengadilan. Hakim atau aparat yang berwenang akan menasihati suami dan istri agar tidak mengulangi sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan perselisihan baru.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, perceraian yang diputuskan oleh hakim sebagai akibat syiqaq berstatus sebagai talaq bain sughra, yakni suami bisa kembali kepada istrinya itu dengan akad nikah yang baru. Dengan demikan, tidak ada kesempatan rujuk bagi suami istri yang dipisahkan karena syiqaq. Hal ini dapat dipahami, karena seandainya talaq itu adalah talaq raj’i, maka suami dapat saja kembali kepada istrinya dengan cara rujuk selama masa iddah belum habis.